tiara cakap

  Ringkasan Pasal-Pasal Penting UUD 1945 Terkait Sistem Pemerintahan Pasal 1 ayat (3): isi pokok: Negara Indonesia adalah negara hukum, dan bukan negara kekuasaan. relevansi terhadap sistem pemerintah: Pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum, bukan kehendak individu karena pembelaan pribadi Pasal 7: isi pokok: Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu masa jabatan relevansi terhadap sistem pemerintah: pemerintah tidak boleh berulang-ulang menjabat suatu presiden karena kepentingan dalam aspek apapun. Pasal 5 ayat (1): isi pokok: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR. relevansi terhadap sistem pemerintah: Menunjukkan fungsi legislasi terbagi antara eksekutif dan legislatif. Pasal 2 & 3: isi pokok: Menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) relevansi terhadap sistem pemerintah: MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden/wakil presiden, dan memberhentikan merek...

 ANALISIS VIDIO Judul Webinar: “Masa Depan Demokrasi Indonesia di Era Disinformasi Digital” Penyelenggara: Kompas Institute dan Universitas Indonesia Pembicara: Dr. Sri Bintang, M.Si. (ahli politik digital) dan Dr. Nadia Rahma (peneliti komunikasi politik) Tanggal Tayang: 10 Oktober 2025 Dalam konteks vidio tersebut, demokrasi pasca-Reformasi menghadapi masalah. Di satu sisi, kebebasan berekspresi meningkat pesat; di sisi lain, muncul masalah yang tidak bisa di tangani dengan kedewasaan politik. Fakta dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024 mendapat skor  74,5. menandakan demokrasi berjalan, tetapi kualitasnya stagnan akibat lemahnya budaya dialog dan meningkatnya intoleransi daring.  Materi webinar berhasil membuka pemahaman bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu yang bebas, tetapi juga kualitas public speaking. Namun, perlu ada keputusan yang menghubungkan teori dengan praktik, seperti: Pendidikan kewarganegaraan digital di kampus dan sekolah. Tr...

  Menjaga Persatuan di Tengah Keberagaman: Tantangan dan Solusi bagi Integrasi Nasional Indonesia Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat majemuk. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, serta berbagai agama dan kepercayaan, Indonesia merupakan miniatur dunia dalam hal keberagaman budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar ideologis yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang menyatukan. Namun, di tengah kemajuan teknologi, arus globalisasi, dan dinamika politik, menjaga persatuan nasional menjadi tantangan besar yang perlu terus diupayakan. Persatuan Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan hasil dari perjuangan kolektif yang terus diperbarui. Dalam konteks modern, persatuan bukan berarti keseragaman, tetapi kemampuan untuk hidup harmonis dalam perbedaan. Tantangan seperti intoleransi, kesenjangan sosial, dan polarisasi politik dapat diatasi jika nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong...

  KEADAAAN SOSIAL DAN POLITIK   PENDAHULUAN Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Negara juga harus membuka dan memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam menyalurkan aspirasinya, serta menutup keran tumbuh suburnya praktek politik uang baik di kalangan elit politik maupun di kalangan masyarakat, karena dengan membiarkan politik uang berlangsung, maka tidak hanya berimpilkasi melahirkan politisi yang korup dan mengekang hati nurani masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis.   A. profil daerah Pada pemilihan umum pilkada tahun 2024, Di Jakarta, pemilihan kepala daerah hanya un...

WAWANCARA TENTANG PANDANGAN TENTANG IDENTITAS NASIONAL Nama Narasumber: Shereen Salmanisa Alasan Dipilihnya Narasumber: Mengerti materi tentang pemahaman identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam wawancara dikatakan bahwa Keberagaman ini mencerminkan banyaknya macam budaya yang merupakan bagian penting dari karakter bangsa. Namun, di sisi lain, keragaman ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dengan laju globalisasi yang sangat cepat. Proses globalisasi yang pesat dapat membawa pengaruh luar yang bisa masuk ke dalam nilai-nilai lokal masyarakat. Hal ini dapat mengaburkan garis pemisah antara identitas nasional dan budaya asing, sehingga dapat mengurangi rasa keterikatan terhadap identitas bangsa. Dan dikatakan oleh shereen sendiri, bahwa, Media sosial, film luar negeri, musik, dan cara hidup modern secara perlahan mengubah cara pikir generasi muda yang semakin menjauh dari nilai-nilai lokal. Akibatnya, budaya dari luar menjadi contoh yang diikuti, sementara budaya sendiri di...

PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Nama: Tiara Cakap Ayu (E21) (43125010256) Prodi: Manajemen LATAR BELAKANG. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh, Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota.  Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra). Kelahiran UUD 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai...